SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, DAN INTENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGADUKAN PELANGGARAN (WHISTLE-BLOWING)

Erwan Suryono, Anis Chariri

Abstract


This study aims to investigate factors that influence civil servants to whistle-blow fraud. It also investigates the effect of government’s bureaucracy reforming program on the civil servants’ intention to whistle-blow fraud. By employing the theory of reasoned action, this study included variables of subjective norms, attitudes, and whistle-blowing intentions. This study used primary data gathered from questionnaires of 293 respondents. Respondents were civil servants in the ministries/agencies that have and have not implemented bureaucratic reforms. The findings of this study indicated that subjective norms positively affected the attitudes and intentions of civil servants to report the wrongdoings. However, the attitudes had no significant effect on civil servants’ whistle-blowing intentions. In addition, there are no significant differences on subjective norms, attitudes, and whistle-blowing intentions between civil servants in ministries/agencies that have implemented bureaucratic reforms and civil servants in ministries/agencies that have not implement bureaucratic reforms.

---

Penelitian ini dimaksudkan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi PNS untuk melakukan whistle-blowing atas kecurangan. Selain itu, penelitian ini menguji pengaruh program reformasi birokrasi pemerintah pada niat PNS untuk melakukan whistle-blowing. Dengan menggunakan teori reasoned action, studi ini memasukkan variabel norma subjektif, sikap, dan niat whistle-blowing sebagai variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner yang melibatkan 293 responden. Responden merupakan PNS di kementerian/lembaga yang telah dan belum menerapkan reformasi birokrasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada sikap dan niat PNS untuk melaporkan kecurangan. Namun, sikap tidak memiliki pengaruh signifikan pada niat PNS untuk melakukan whistle-blowing. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan pada norma-norma subjektif, sikap, dan niat whistle-blowing antara PNS di kementerian/lembaga yang telah menerapkan reformasi birokrasi dan PNS di kementerian/lembaga yang belum menerapkan reformasi birokrasi.


Keywords


theory of reasoned action; whistle-blowing; civil servants; bureaucratic reform; teori reasoned action; whistle-blowing; pegawai negeri sipil; reformasi birokrasi

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2016.06



Creative Commons License
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by http://jaki.ui.ac.id/index.php/home is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats